Rapat Koordinasi Pengawasan

Dalam rangka persiapan pemantauan atas tindak lanjut  rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2025, masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti pada beberapa perangkat daerah. Di antaranya Sekretariat Daerah, terkait Bank Purworejo, dan belum ada akta notaris yang menyatakan pembubaran badan hukum PT Bahari Makmur Mandiri, serta restatement atas hutang deviden 2018 Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Berkaitan dengan hal tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, pada hari Rabu, 12 November 2025 mulai sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretariat DPRD, BPKPAD, DPUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PMPTSP, Dinas KUKMP, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.