- Hardiknas 2026 Kabupaten Purworejo
- Hari Buruh Internasional 2026 Kabupaten Purworejo
- Sosialisasi Survei Kesiapan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Berbasis AI pada Instansi Pemerintah
- Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- Rapat terkait Permohonan Bantuan Pengadaan/Penyambungan Jaringan Listrik oleh Yayasan DPYP
- Penyampaian Surat Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan PT Mahardika Adidaya
- 40 Warung Z-Mart DIresmikan, Wujudkan Kemandirian Ekonomi Umat
- Kabag Perekonomian dan SDA Sukses Pimpin Upacara Hari Otda ke-XXX
- Hari Kedua CKG, Wujudkan ASN yang Sehat dan Produktif
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Aksi HAM

Keterangan Gambar : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Aksi HAM Periode B 012 Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 4 November 2025, mulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. yang diundang pada kegiatan ini adalah perangkat daerah terkait serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo hadir pada kegiatan tersebut dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan penilaian Aksi HAM Periode B 012 Tahun 2025.
Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan mempersiapkan pelaporan capaian aksi HAM secara akurat dan tepat waktu. Rapat ini juga berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan aksi HAM periode sebelumnya, mengidentifikasi kendala, mengidentifikasi keberhasilan, serta merumuskan rencana kerja konkret yang mendukung implementasi program HAM di daerah, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, rapat ini juga bertujuan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik berbasis HAM dengan fokus pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan.



