- Evaluasi Kinerja BUMD Tahun 2025
- Rapat Koordinasi Tim Pengendali lnflasi Daerah
- Rapat Koordinasi Pengawasan dan Rencana Pelaporan Pelaksanaan Program Strategis Nasional
- Penandatanganan Komitmen Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
- Bagian Administrasi Pembangunan Gelar Rapat Penilaian Kinerja
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pimpin Rapat Koordinasi Camat
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Survei Lapangan di Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol
- Pembahasan RKAT 2026 PDAM
- Pembahasan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur BUMD Tahun 2026
- Audiensi ke Kementerian Haji dan Umroh dan Kementerian Pertanian
Bagian Administrasi Pembangunan Gelar Rapat Penilaian Kinerja

Keterangan Gambar : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Prono Sumbogo, melaksanakan Rapat Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Desember 2025. Rapat penilaian kinerja dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026, mulai kira-kira pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Rapat Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat Penilaian Kinerja dihadiri oleh Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
Rapat tersebut membahas tentang capaian 7 (tujuh) indikator penilaian kinerja bulan Desember 2025 masing-masing perangkat daerah. Secara umum, kinerja perangkat daerah di Bulan Desember Tahun 2025 tercapai 100%, meski ada 8 (delapan) perangkat daerah yang capaian kinerjanya di bawah target dikarenakan capaian indikator Produk Dalam Negeri (PDN) tidak terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan.



