Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Gelar Kegiatan Penerangan Hukum

Pemerintah Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Penerangan Hukum yang berlangsung di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo, pada Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Jainudin, S.IP., M.M., yang hadir mewakili Bupati Purworejo.

Kegiatan penerangan hukum tersebut diikuti oleh perwakilan dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu RSUD R.A.A. Tjokronegoro Purworejo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUKMP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD), serta Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Dalam sambutan tertulis Bupati Purworejo yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, disampaikan bahwa kegiatan Penerangan Hukum ini merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan ini dari tahun ke tahun. Upaya ini sangat bernilai dalam rangka pembinaan, pencegahan, serta edukasi hukum bagi aparatur pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pencapaian program, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

“Kehadiran Kejaksaan melalui fungsi penerangan hukum merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Pemahaman yang baik diharapkan mampu meminimalisir risiko pelanggaran administratif maupun hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Bupati juga menekankan pentingnya pencegahan dalam penegakan hukum.

“Lebih baik mencegah daripada menindak, karena pencegahan memberikan manfaat yang lebih konstruktif dan luas bagi kemajuan daerah,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus memperkuat prinsip good governance dan clean government melalui sinergi yang erat dengan aparat penegak hukum. Kegiatan seperti ini menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun pemerintahan daerah yang tertib hukum, profesional, dan berintegritas.