Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara finansial tetapi juga mengancam prinsip keadilan, ketertiban dan keadilan sosial, sehingga korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa.

Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dalam kegiatan Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo pada hari Selasa (7/11/2023).

Nampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Drs Said Romadhon, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA, Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi, dan Supervisi (Korsup) KPK RI Uding Juharudin dan diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purworejo, Pejabat Pembuat Komitmen 10 Proyek Strategis Tahun 2022, Tim Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Purworejo, pimpinan Bank Jateng Cabang Purworejo dan Kepala Kantor Pertanahan Purworejo.

Dalam paparannya, Korsup KPK RI menjelaskan bahwa MCP (Monitoring Center for Prevention) adalah perbaikan secara sistemik yang isinya meliputi 8 area, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, tata kelola desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. “Dari 8 area itu intinya kami ingin pastikan supaya dijalankan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.

Masing-masing area itu isinya indikator-sub indikator, untuk memastikan bahwa perencanaan penyelenggaraan APBD ini benar-benar bersih, bebas tidak terjadi korupsi,” jelasnya.

Lanjutnya, selain perbaikan secara sistemik melalui MCP, program pencegahan korupsi juga dilakukan dengan penguatan secara integritas dan program tematik. Program tematik dilakukan untuk memastikan aset tidak dikorupsi dengan mendorong 4 hal, memastikan secara adminstratif semua aset tanpa terkecuali tercatat dalam pembukuan Pemda, memastikan semua mempunyai legal formal yaitu sertifikat, memastikan menguasai fisik aset, dan memastikan pemanfaatannya.

Dalam sambutannya Plt Bupati berpesan, agar materi yang disampaikan tim dari KPK dipelajari dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Langkah-langkah pencegahan yang selama ini telah dilakukan dengan baik harus ditingkatkan, sedangkan yang belum optimal harus disempurnakan.

“Mari kita tingkatkan integritas diri kita, dukung terus kebijakan-kebijakan anti korupsi dan ciptakan lingkungan yang bersih, adil dan berintegritas untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.